Setda Kota Probolinggo

Pelayanan Penanganan Perkara Litigasi

Category:
Dasar Hukum
  1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  3. Peraturan Daerah kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
  4. Peraturan Daerah kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 tentang  Pembentukan  Produk Hukum Daerah;
  5. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kota Probolinggo.
Persyaratan Pelayanan
  1. Perangkat daerah menyampaikan usulan produk hukum daerah kepada Walikota Probolinggo dengan tembusan  kepada Kepala Bagian Hukum dengan dilampiri :
  2. Surat pengantar dari perangkat daerah pengusul;
  3. Rancangan produk hukum daerah berupa softcoppy dan hardcoppy serta bahan sumber hukum yang diperlukan.
Prosedur
  1. Perangkat daerah menyampaikan usulan produk hukum daerah kepada Walikota Probolinggo dengan tembusan Kepala Bagian Hukum.
  2. Surat Usulan (rancangan) produk hukum daerah yang sebagaimana dimaksud, di catat dalam agenda dan Buku Register Usulan Peraturan Daerah;
  3. Salinan Resmi produk hukum daerah  yang telah ditetapkan diserahkan kepada perangkat daerah  Pengusul.
Waktu pelayanan
  • Peraturan Daerah (Perda)

Berpedoman pada masa sidang yang sudah diputuskan dengan Keputusan DPRD tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (Program Legeslasi Daerah) sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

  • Peraturan Walikota (Perwali)

Berdasarkan materi muatan Perwali yang diusulkan

    • Materi muatan yang bersifat penetapan, 3 (tiga) hari setelah perangkat daerah pengusul melengkapi rumusan kebijakan yang akan dituangkan dalam Perwali tersebut;
    • Materi muatan yang bersifat mengatur, 7 (tujuh) hari setelah perangkat daerah pengusul melengkapi rumusan kebijakan yang akan dituangkan dalam Perwali tersebut
  • Surat Keputusan (SK) Walikota

3 (tiga) hari, setelah perangkat daerah pengusul melengkapi rumusan kebijakan yang akan dituangkan dalam Surat Keputusan  tersebut.

  • Instruksi Walikota

2 (dua) hari, setelah perangkat daerah pengusul melengkapi rumusan kebijakan yang akan dituangkan dalam Instruksi Walikota tersebut.

Biaya/Tarif Tidak ada biaya (gratis)
Produk Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Walikota (Perwali), Surat Keputusan (SK) Walikota dan Instruksi Walikota
Pengelolaan pengaduan
  1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Bagian hukum Setda Kota Probolinggo Jl. Panglima Sudirman No.19
  2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Pelayanan Penanganan Perkara Litigasi”

Your email address will not be published.